Walaupun Rapat Pleno Penetapan DPTHP II Berjalan Alot, Bawaslu dan KPU TTU Sinergi Untuk Lakukan Penetapan

Melanesiahotnews, Kefamenanu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II (DPTHP II), bertempat dikantor KPU Kabupaten TTU (13/11/2018).

Pelaksanaannya pleno DPTHP II langsung diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten TTU.

Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU menyampaikan pendapat saat Rapat Pleno Penetapan DPTHP II ( Foto : Januar)

Unsur yang hadir pada saat rapat pleno DPTHP II yakni, Bawaslu Kabupaten TTU, para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019, serta puluhan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berasal dari 24 Kecamatan se-Kabupaten TTU.

Hal yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan tersebut, adalah sebagai bentuk tindaklanjut atas dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia nomor : S – 1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018, tanggal 16 September 2018.

Pelaksanaan pengawasan DPTHP II yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten TTU dan jajarannya terhadap pelaksanaan perbaikan DPT oleh KPU Kabupaten TTU, merupakan bentuk tanggung jawab moril dalam rangka membangun demokrasi yang benar-benar jujur, adil, dan demokratis.

Sebelum dilakukannya penetapan DPTHP II, Bawaslu Kabupaten TTU dengan jajarannya pun melakukan analisis terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Yang menjadi unsur analisis adalah data kegandaan baik internal maupun eksternal dengan menggunakan 3 elemen informasi yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir.

Komponen lain yang tak luput dari perhatian Bawaslu adalah pencermatan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat (MS) sebagai pemilih, namun belum terdaftar dalam DPT, dan terhadap data pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Yang dimaksud dengan TMS itu, merupakan data pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT, akan tetapi kini pemilih yang bersangkutan telah meningggal dunia, masih dibawah umur, pindah domisili, dan lain sebagainya.

Pleno penetapan DPTHP II (Selasa, 13/11/2018), hanya 9 kecamatan yang berhasil diplenokan sementara 15 kecamatan yang lainnya ditunda. Hal itu terjadi atas permintaan Bawaslu Kabupaten TTU, karena dari ke-15 kecamatan itu belum terupload datanya ke dalam SIDALIH.

Sejak itu pun Bawaslu Kabupaten TTU mengeluarkan surat rekomendasi yang intinya meminta kepada KPU Kabupaten TTU, untuk menunda rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP II sampai semua data pemilih dari 15 kecamatan yang tersisa, terupload kedalam SIDALIH.

Dari rekomendasi itu KPU Kabupaten TTU pun berupaya keras, dan hari Rabu (14/11/2018) semua data pemilih dari 15 kecamatan dimaksud, berhasil terupload.

Terhadap hal itu, maka KPU Kabupaten TTU kembali mengundang Bawaslu Kabupaten TTU dan pihak terkait untuk melanjutkan kembali rapat pleno dimaksud.

Kelangsungan pleno itu berjalan cukup alot, sedianya dimulai pukul 14.00 Wita dan diakhiri dengan penyerahan Berita acara pleno penetapan pada pukul 01.00 Wita dini hari.

Dari catatan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten TTU pada DPTHP I daftar pemilih yang ada di wilayah Kabupaten TTU jumlahnya 166.432 pemilih dengan rincian laki-laki : 82.406 pemilih dan perempuan : 84.026 pemilih.

Dari total itu, maka pada rapat pleno terbuka penetapan DPTHP II, data pemilih berubah atas masukan dan berbagai koreksi dari Bawaslu Kabupaten TTU, data tersebut, sesuai hasil pengawasan di lapangan dengan total : 167.867 dengan rincian laki-laki : 83.045 pemilih dan perempuan : 84.822 pemilih, yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di 705 tempat pemungutan suara (TPS), yang tersebar di 193 desa/kelurahan pada 24 kecamatan dalam wilayah Kabupaten TTU.

 

Penulis : Januar

Editor: Vincent Ngara

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *