Kuasa Hukum Harimau Jokowi PETRUS SELESTINUS, SH. dkk. Saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Harimau Jokowi Gugat Prabowo Subianto

Jakarta, MelanesiaHotNews.com – Ormas Harimau Jokowi menggugat Prabowo Subianto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Senin (21/01/2019). Prabowo digugat bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan Badan Kampanye Nasional Pasangan Prabowo-Sandi.

Harimau Jokowi melalui kuasa hukumnya Petrus Selestinus, Iming Maknawan Tesalonika dan Mateus Ramses menggugat secara Class Action tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Gugatan ini menyusul pernyataan Prabowo pada saat menyampaikan pidato politik terkait pencalonan dirinya sebagai calon presiden.

saya mendapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal, yang seharusnya alat itu punya saluran-saluran dari plastik dari karet dan dari alat alat tertentu yang hanya boleh dipakai satu orang satu kali, saya denger ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai empat puluh orang. Jadi orang yang sakit ginjal dia harus hidup dari pencucian darah tapi kalau dia ke RSCM alatnya dipake empat puluh orang dia bisa dapat macam-macam penyakit”, cerita Prabowo dalam ceramah akhir tahun yang digelar di kediamannya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12/2018).

Harimau Jokowi menyebut, pernyataan Prabowo tersebut tidak benar. Karena itu, pernyataan Prabowo menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Penyebaran informasi yang tidak mengandung kebenaran kepada publik telah menimbulkan keonaran dan/atau kepanikan bahkan keresahan di kalangan masyarakat terlebih-lebih bagi pasien cuci darah (baik yang sudah melakukan cuci darah maupun yang sedang dan/atau akan melakukan cuci darah),” kata Advokat Petrus Selestinus.

Menurutnya, perbuatan Prabowo dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, tidak saja secara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan/atau pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana, akan tetapi juga secara perdata sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata.

Harimau Jokowi mengungkapkan bahwa RSCM telah melakuka klarifikasi dan bantahan bahkan siap membuktikan tentang ketidakbenaran pernyataan Prabowo.

“Dengan demikian perbuatan menyebarkan Berita Hoax sebagai sebuah tindak pidana atau kejahatan telah terjadi, sehingga Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Prabowo Subianto berimplikasi menyeret DPP. Partai GERINDRA dan Badan Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Prabowo-Sandi untuk ikut bertanggung jawab karena pernyataan tersebut telah terbukti secara meyakinkan sebagai Berita Hoax,” jelas Petrus.

Petrus menuturkan, Prabowo seharusnya tetap berpegang teguh kepada Etika dan Pedoman Kampanye serta tujuan berkampanye yaitu menyampaikan informasi, gagasan dan program untuk memberikan pendidikan politik yang baik sekaligus untuk merebut kepercayaan publik guna menjadi Presiden di negara ini.

Pernyataan Prabowo dinilai Petrus sebagai sebuah fitnah yang sengaja dilakukan untuk menciptkan ketidakpercayaan public terhadap RSCM.

“Pernyataan bersifat fitnah, tidak mengandung kebenaran atau hoax yang dilakukan dengan sengaja dan didukung oleh DPP Partai Gerindra maupun BPN telah  menciptakan ketidakpercayaan public terhadap pemerintah dimana pihak RSCM merupakan representasi pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan sehingga dapat menciptakan gangguan terhadap ketertiban umum yang merupakan pelanggaran terhadap larangan dalam kampanye pasal 280 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum,” ujarnya.

Petrus menambahkan, Prabowo juga secara nyata telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 itu berbunyi sebagai berikut:

  • Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
  • Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

“Bahwa dengan demikian jelas, tindakan yang telah dilakukan olel Prabowo Subianto, dkk dalam Perkara a quo adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” jelas advokat Peradi ini.

Harimau Jokowi menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak RSM dan Masyarakat besarnya tak terhingga.

“Karena kerugian yang diderita itu selain kerugian materil dan immateril yang kalau ditaksir maka jumlahnya tidak kurang dari Rp. 500 miliar untuk kerugian materil dan Rp. 1 triliun untuk kerugian immateril yang harus dipikul pembayarannya secara tanggung renteng oleh Prabowo, dkk,” katanya.

Harimau Jokowi menuntut agar Prabowo, DPP Partai Gerindra, dan BPN Pasangan Prabowo-Sandi membayar ganti rugi kepada Pihak RSCM untuk pemulihan kepercayaan masyarakat kepada RSCM dan Pemerintah, masing-masng untuk kerugian Immateril sebesar Rp. 1 Triliun dan kerugian Materiil sebesar Rp. 500 Miliar.

Harimau Jokowi juga memina supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan Jakarta Selatan untuk menjamin seluruh tuntutan Ganti Rugi yang diajukan oleh Harimau Jokowi. (CBN/MHN)

Source:CBN Media Group
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *