Andre Garu : Bappenas dan Kemenkeu Harus Digabung

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adianus Garu Jakarta – Penetapan Musrenbang menjadi UU juga harus diikuti dengan pengabungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dengan Bappenas. Kedua kementerian itu harus disatukan. Tujuannya agar apa yang direncanakan Bappenas bisa sejalan dengan anggaran yang ada di Kemkeu. Selain itu untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama.

“Pengabungan juga untuk mencegah terjadinya perencanaan pembangunan yang terkotak-kotak karena tidak mempertahankan ego masing-masing kementerian,” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu dalam kegiatan Dengar Pendapat dengan Masyarakat (DPM) di Ranggu, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (21/1).

Ia juga mengusulkan agar ada perwakilan dari tiap-tiap propinsi di Bappenas. Perwakilan itu bekerja mengkawal setiap hasil Musrenbang bisa diakomodasi di Bappenas.

“Supaya tidak ada titipan-titipan program dari elit partai atau orang kuat. Semua berbasikan pada hasil Musrenbang Daerah,” ujar anggota Komite IV DPD RI ini.

Dia juga mengusulkan agar hasil Musrenbangnas diikat dalam sebuah Undang-Undang (UU). Modelnya seperti penetapan UU APBN. Musrenbangnas sebagai pengganti GBHN yang ada pada zaman Orde Baru.

“Daripada hidupkan kembali GBHN, lebih baik Musrenbangnas diikat dalam sebuah UU. Agar pembangunan nasional bisa terarah,” tutur politisi Partai Hanura ini.

 

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *